Rekonsiliasi Politik: Jembatan Damai Sejati atau Sekadar Fatamorgana Kekuasaan?
Rekonsiliasi politik, sebuah konsep yang sering digaungkan pasca-konflik atau transisi kekuasaan, adalah upaya untuk menyembuhkan luka sosial dan politik, membangun kembali kepercayaan, serta menciptakan kohesi nasional. Namun, di balik narasi idealnya, selalu ada pertanyaan krusial: apakah ini benar-benar jalan menuju perdamaian abadi, atau hanya formalitas yang didorong kepentingan pragmatis semata?
Jalan Menuju Damai Sejati:
Ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, rekonsiliasi politik berpotensi menjadi fondasi kuat bagi masa depan yang lebih stabil dan adil. Ini melibatkan pengakuan atas penderitaan korban, pencarian kebenaran (meskipun pahit), akuntabilitas bagi pelanggaran masa lalu, dan komitmen bersama untuk tidak mengulangi kesalahan. Proses ini memerlukan dialog inklusif dari berbagai pihak, bukan hanya elit politik, melainkan juga masyarakat sipil, korban, dan bahkan pelaku. Tujuannya adalah menciptakan ruang bagi penyembuhan kolektif, membangun kembali kepercayaan yang terkoyak, dan menatap masa depan tanpa beban dendam yang menghantui. Rekonsiliasi yang tulus adalah tentang keadilan restoratif, bukan sekadar keadilan retributif.
Sekadar Formalitas Kekuasaan:
Namun, tidak jarang rekonsiliasi terjebak dalam perangkap formalitas. Ini terjadi ketika proses tersebut didominasi oleh kesepakatan elit politik demi menjaga stabilitas semu atau konsolidasi kekuasaan, tanpa menyentuh akar permasalahan. Ketiadaan akuntabilitas bagi pelanggar HAM, pengabaian suara korban, atau sekadar pemberian amnesti tanpa proses keadilan yang memadai, adalah ciri-ciri rekonsiliasi yang dangkal. Dalam skenario ini, rekonsiliasi hanya menjadi "gincu politik" untuk menutupi retakan yang ada, menciptakan perdamaian yang rapuh dan berpotensi meledak di kemudian hari. Luka-luka lama tidak disembuhkan, melainkan hanya ditutupi, dan kepercayaan publik terhadap institusi justru semakin terkikis.
Kesimpulan:
Jadi, apakah rekonsiliasi politik itu jalan damai atau formalitas? Jawabannya terletak pada niat dan pelaksanaannya. Jika didasari oleh ketulusan, keberanian untuk menghadapi kebenaran, komitmen terhadap keadilan, dan partisipasi menyeluruh, ia bisa menjadi jembatan menuju damai sejati. Namun, jika hanya menjadi alat pragmatis untuk kepentingan politik sesaat, ia tak lebih dari fatamorgana—sebuah ilusi perdamaian yang akan lenyap saat dijemput kenyataan pahit. Hanya dengan integritas penuh, rekonsiliasi dapat menjadi pondasi kuat bagi masa depan yang lebih adil dan harmonis.
