Presiden atau Perdana Menteri? Membedah Dua Wajah Kekuasaan Demokrasi
Dalam lanskap demokrasi global, ada dua arsitektur utama pembagian kekuasaan yang sering dibandingkan: sistem presidensial dan sistem parlementer. Keduanya menawarkan pendekatan berbeda dalam mengelola pemerintahan dan interaksi antara cabang eksekutif dan legislatif.
Sistem Presidensial
Ciri utamanya adalah Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat (atau melalui mekanisme elektoral yang terpisah dari legislatif) untuk masa jabatan tetap. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif (Presiden dan kabinetnya) dan legislatif (parlemen/kongres) adalah inti dari sistem ini. Kabinet diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya, bukan kepada parlemen. Kelebihan sistem ini sering disebut pada stabilitas pemerintahan karena masa jabatan Presiden yang pasti, namun berpotensi menghadapi kebuntuan (deadlock) jika eksekutif dan legislatif didominasi oleh partai yang berbeda. Contoh negara: Amerika Serikat, Indonesia.
Sistem Parlementer
Berbeda dengan presidensial, sistem parlementer memisahkan peran kepala negara (seringkali monarki konstitusional atau presiden seremonial) dari kepala pemerintahan (Perdana Menteri/PM). PM dan kabinetnya berasal dari atau didukung oleh mayoritas anggota parlemen. Hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat fusi atau menyatu, di mana pemerintah (PM dan kabinet) sangat bergantung pada kepercayaan parlemen. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas parlemen (mosi tidak percaya), PM dapat dijatuhkan dan pemerintahan baru harus dibentuk, atau pemilihan umum dini dapat diselenggarakan. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan politik, namun rentan terhadap instabilitas pemerintahan jika sering terjadi pergantian kabinet. Contoh negara: Inggris, Jepang, Jerman.
Inti Perbedaannya:
Perbedaan mendasar terletak pada bagaimana kepala pemerintahan dipilih dan pertanggungjawabannya. Dalam sistem presidensial, eksekutif dipilih secara independen dan memiliki masa jabatan tetap. Dalam sistem parlementer, eksekutif (PM) muncul dari legislatif dan harus mempertahankan kepercayaan legislatif untuk tetap berkuasa.
Pada akhirnya, baik sistem presidensial maupun parlementer memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan sistem politik seringkali bergantung pada konteks sejarah, budaya, dan prioritas suatu negara, apakah lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang atau fleksibilitas responsif terhadap dinamika politik.
