Jebakan Sistem: Mengapa Korupsi Politik Sulit Diberantas?
Korupsi politik seringkali dipandang sebagai kejahatan individu, namun realitanya jauh lebih kompleks. Banyak politisi terjebak dalam apa yang disebut korupsi struktural, sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Ini bukan semata-mata soal niat jahat, melainkan sistem yang secara tidak langsung "memaksa" atau "memfasilitasi."
1. Biaya Politik yang Melangit:
Dana besar dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan dan mempertahankan posisi. Biaya kampanye, operasional partai, hingga "mahar" politik menciptakan kebutuhan finansial luar biasa. Sumber dana seringkali berasal dari sumbangan pihak ketiga yang memiliki kepentingan, menciptakan "utang budi" atau obligasi tersembunyi yang sulit dihindari. Politisi merasa terdorong untuk membalas budi melalui kebijakan atau proyek yang menguntungkan penyumbang.
2. Tekanan Sistemik dan Normalisasi:
Ada tekanan internal dari partai atau faksi untuk memenuhi target finansial. Lingkungan di mana praktik-praktik abu-abu menjadi norma. Ketika banyak kolega melakukan hal serupa, garis antara benar dan salah menjadi kabur, dan tindakan koruptif bisa terinternalisasi sebagai "cara kerja" yang biasa. Kurangnya transparansi dan pengawasan efektif memperparah situasi ini, memungkinkan praktik tersebut berkembang tanpa hambatan berarti.
3. Lemahnya Institusi dan Celah Hukum:
Kerangka hukum yang lemah, celah-celah regulasi, serta penegakan hukum yang tumpul turut memberikan ruang bagi korupsi struktural. Sistem peradilan yang rentan intervensi atau tawar-menawar juga melemahkan efek jera. Rotasi jabatan antara sektor publik dan swasta (revolving door) juga menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi melahirkan korupsi.
Singkatnya, korupsi struktural adalah hasil interaksi kompleks antara kebutuhan finansial politik, tekanan sistemik, normalisasi praktik tidak etis, dan kelemahan institusional. Untuk memberantasnya, bukan hanya individu yang perlu dihukum, tetapi juga sistem itu sendiri harus direformasi secara fundamental. Ini membutuhkan komitmen kolektif untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari hulu ke hilir.
