Kepercayaan Publik terhadap Politik: Jembatan yang Retak, Mungkinkah Dipulihkan?
Kepercayaan publik terhadap institusi dan aktor politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sedang berada pada titik terendah. Fenomena ini bukan tanpa sebab; serangkaian kasus korupsi, janji kampanye yang tak terpenuhi, serta polarisasi politik yang tajam telah mengikis keyakinan rakyat bahwa politik adalah alat untuk mencapai kebaikan bersama. Akibatnya, muncul skeptisisme mendalam, apatis politik, dan bahkan kebencian yang mengancam stabilitasi demokrasi itu sendiri.
Mengapa Jembatan Kepercayaan Retak?
Keretakan ini berakar pada beberapa faktor:
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan yang tertutup dan minimnya pertanggungjawaban atas tindakan atau kebijakan politisi.
- Integritas yang Diragukan: Banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang melibatkan pejabat publik.
- Janji Palsu: Kesenjangan besar antara retorika politik dan realisasi di lapangan.
- Polarisasi dan Perpecahan: Politik yang lebih fokus pada perebutan kekuasaan daripada solusi masalah rakyat, memecah belah masyarakat.
Mungkinkah Dipulihkan? Jalan Menuju Rekonsiliasi
Memulihkan kepercayaan publik adalah tugas kolosal, namun bukan mustahil. Ini membutuhkan komitmen serius dan tindakan nyata dari seluruh elemen:
- Transparansi dan Akuntabilitas Mutlak: Setiap proses kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja pejabat harus terbuka dan dapat diakses publik. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran adalah kunci.
- Integritas dan Etika Sebagai Fondasi: Politisi harus menunjukkan keteladanan, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.
- Dialog dan Partisipasi Aktif: Membuka ruang bagi masyarakat untuk bersuara, didengar, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Politik harus menjadi wadah aspirasi, bukan hanya arena perebutan kekuasaan.
- Fokus pada Solusi, Bukan Sekadar Konflik: Politisi perlu mengalihkan energi dari perselisihan personal ke penyelesaian masalah nyata yang dihadapi rakyat.
Pemulihan kepercayaan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan kemauan untuk berubah. Bukan hanya tugas politisi, tetapi juga peran aktif dari masyarakat untuk menuntut, mengawasi, dan berpartisipasi. Dengan fondasi integritas, transparansi, dan komitmen pada kesejahteraan bersama, jembatan kepercayaan yang retak itu mungkin saja bisa direkatkan kembali, demi demokrasi yang lebih kuat dan stabil.
