Kesenjangan Ekonomi Indonesia: Bayang-bayang Kekuasaan dan Kebijakan
Kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan sekadar fenomena pasar bebas, melainkan cerminan kompleks dari interaksi antara kekuasaan politik dan kebijakan publik. Politik berperan krusial dalam membentuk distribusi kekayaan dan pendapatan di negeri ini.
Melalui kebijakan ekonomi, regulasi, dan alokasi sumber daya, para pemangku kebijakan memiliki kekuatan untuk menciptakan atau mengurangi ketimpangan. Sayangnya, seringkali akses terhadap kekuasaan diterjemahkan menjadi keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu. Ini bisa berupa proyek pemerintah yang menguntungkan kroni, lisensi eksklusif, atau kemudahan berbisnis yang tidak merata.
Praktik korupsi dan rent-seeking memperparah kondisi ini, di mana keuntungan pribadi atau kelompok didapat dari penyalahgunaan wewenang, bukan dari inovasi atau produktivitas. Regulasi yang ambigu atau penerapannya yang lemah juga membuka celah bagi akumulasi kekayaan yang tidak adil, sementara masyarakat luas, terutama yang paling rentan, semakin tertinggal.
Kesenjangan yang melebar pada gilirannya dapat memperkuat kekuatan politik kelompok elit, menciptakan lingkaran setan di mana kekayaan membiayai pengaruh politik, dan pengaruh politik melindungi serta memperbesar kekayaan.
Maka, mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar kebijakan ekonomi makro. Ini menuntut reformasi tata kelola politik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama.
