Jerat Hukum yang Tumpul? Mengurai Efektivitas Kebijakan Anti-Kejahatan Lingkungan
Kejahatan lingkungan, khususnya illegal logging dan perusakan ekosistem, merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan alam dan kerugian besar bagi negara. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan berbagai kebijakan dan regulasi, namun efektivitasnya di lapangan masih menjadi pertanyaan besar. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi celah dan merumuskan langkah perbaikan.
Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Kehutanan. Pembentukan satuan tugas khusus, peningkatan kapasitas penegak hukum, hingga upaya rehabilitasi lahan telah menjadi bagian dari strategi pemerintah. Ini menunjukkan komitmen politik yang patut diapresiasi.
Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan serius. Pertama, lemahnya penegakan hukum di tingkat operasional, di mana praktik suap, kolusi, dan konflik kepentingan kerap terjadi, membuat jerat hukum terasa tumpul. Sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan, dan aset hasil kejahatan sulit disita. Kedua, koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan kurangnya berbagi data menyulitkan penanganan kasus yang melibatkan jaringan luas dan lintas sektor. Ketiga, keterbatasan sumber daya, baik personel, anggaran, maupun teknologi, dalam mengawasi wilayah hutan yang sangat luas dan menghadapi modus operandi kejahatan yang semakin canggih.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, beberapa langkah krusial harus diambil. Pertama, penguatan integritas dan profesionalisme penegak hukum dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Kedua, peningkatan sinergi dan kolaborasi multi-pihak, melibatkan kementerian/lembaga terkait, aparat keamanan, akademisi, masyarakat sipil, hingga masyarakat adat. Ketiga, pemanfaatan teknologi modern seperti penginderaan jauh, big data, dan kecerdasan buatan untuk pengawasan, identifikasi pelaku, dan pengumpulan bukti. Keempat, peninjauan ulang sanksi pidana dan denda agar lebih memberikan efek jera, termasuk perampasan aset hasil kejahatan. Kelima, penguatan upaya pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tata kelola sumber daya alam yang transparan.
Penanganan kejahatan lingkungan dan illegal logging membutuhkan pendekatan holistik, komitmen politik yang tak tergoyahkan, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Hanya dengan demikian, jerat hukum tidak lagi tumpul, dan hutan serta lingkungan kita dapat terselamatkan dari kerusakan yang kian parah.
