Ekonomi Elit: Ketika Kebijakan Hanya Melayani Puncak Piramida
Politik ekonomi sejatinya bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Namun, seringkali kita menyaksikan fenomena di mana kebijakan-kebijakan tersebut justru condong menguntungkan segelintir elit, memperlebar jurang kesenjangan, dan menciptakan ketidakadilan struktural.
Salah satu modus utamanya adalah melalui kebijakan pajak yang regresif atau penuh celah. Korporasi besar dan individu super kaya kerap mendapat keringanan, insentif, atau bahkan pembebasan pajak, sementara beban pajak dibebankan pada masyarakat luas melalui PPN atau pajak tidak langsung lainnya. Ini mengurangi kontribusi mereka terhadap pembangunan dan justru mempercepat akumulasi kekayaan di tangan yang sedikit.
Selain itu, deregulasi tanpa pengawasan ketat, pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran (seringkali kepada industri besar daripada UMKM), atau kemudahan izin bagi proyek raksasa yang merusak lingkungan, seringkali menjadi "karpet merah" bagi keuntungan elit. Mereka meminimalkan biaya operasional, menekan kompetisi, dan bahkan memonopoli sektor-sektor kunci. Lobi-lobi politik yang kuat dan "pintu putar" antara sektor publik dan swasta memastikan kepentingan mereka terakomodasi dalam setiap rancangan undang-undang atau peraturan.
Dampaknya fatal: ekonomi menjadi rapuh karena daya beli masyarakat umum menurun, inovasi terhambat karena dominasi pasar, dan ketidakpuasan sosial memicu ketidakstabilan. Ketika kekuasaan ekonomi bergeser menjadi kekuasaan politik, demokrasi pun terancam, dan ruang bagi aspirasi publik menyempit.
Untuk mengatasinya, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Kebijakan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan pesanan segelintir pihak. Hanya dengan begitu, politik ekonomi dapat kembali pada tujuan awalnya: kesejahteraan bersama, bukan privilese segelintir elit di puncak piramida.
