Api Dapur Rakyat, Bara Meja Elit: Menguak Politik Energi
Energi adalah urat nadi kehidupan modern. Dari listrik yang menyinari rumah, bahan bakar transportasi, hingga gas untuk memasak, keberadaannya mutlak bagi kelangsungan hidup dan roda ekonomi. Namun, di balik fungsi vitalnya, terhampar medan politik yang kompleks, seringkali mempertarungkan dua kutub: kebutuhan dasar rakyat dan kepentingan strategis para elit.
Bagi masyarakat luas, politik energi sejatinya adalah tentang aksesibilitas dan keterjangkauan. Rakyat membutuhkan pasokan energi yang stabil, harga yang wajar agar tidak memberatkan biaya hidup, dan distribusi yang merata hingga pelosok negeri. Energi adalah hak dasar yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan produktivitas harian. Kebijakan yang tidak pro-rakyat bisa berarti harga listrik yang melambung, antrean panjang BBM, atau bahkan padamnya lampu di malam hari.
Di sisi lain, bagi para elit – baik itu politisi, pengusaha besar, maupun birokrat berpengaruh – energi adalah komoditas strategis bernilai triliunan. Ini adalah tentang konsesi tambang, proyek pembangkit listrik raksasa, kendali atas jaringan distribusi, dan tentu saja, keuntungan finansial yang masif. Kepentingan elit seringkali berorientasi pada maksimalisasi profit, penguasaan pasar, dan pemanfaatan energi sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan atau mengakomodasi kelompok tertentu. Kebijakan energi bisa menjadi arena lobi, negosiasi tertutup, bahkan dugaan korupsi.
Pertarungan antara kedua kutub ini tercermin dalam berbagai isu: subsidi energi yang dicabut, tarif yang dinaikkan, atau proyek-proyek infrastruktur energi yang kontroversial namun tetap berjalan. Rakyat menanggung beban biaya dan dampak lingkungan, sementara elit menikmati keuntungan atau kendali atas sumber daya. Transparansi seringkali minim, dan partisipasi publik terbatas, menjadikan politik energi arena yang rentan terhadap kepentingan sempit.
Mewujudkan politik energi yang adil dan berkelanjutan adalah tantangan besar. Pemerintah harus bertindak sebagai penyeimbang, memastikan energi sebagai hak dasar rakyat, bukan sekadar komoditas profit bagi segelintir. Prioritas harus pada ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan, dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel, demi kemaslahatan seluruh bangsa, bukan hanya segelintir pihak yang menikmati bara di meja kekuasaan.
