Jeruji Politik: Ketika Hukum Menjadi Senjata
Politik, seharusnya menjadi arena kontestasi ide dan program, seringkali menyimpang menjadi medan pertempuran brutal. Tragisnya, dalam beberapa kasus, ia bermetamorfosis menjadi alat opresi, di mana instrumen hukum dan negara disalahgunakan untuk menjebloskan lawan ke balik jeruji besi.
Praktik ini terjadi ketika kekuasaan yang ada menyelewengkan sistem peradilan. Tuduhan yang dipolitisasi, penyelidikan yang tendensius, dan vonis yang dipaksakan menjadi modus operandi. Lembaga penegak hukum—polisi, jaksa, hingga hakim—dapat diintervensi atau ditekan untuk melayani agenda politik tertentu, bukan keadilan sejati.
Dampak dari politisasi hukum ini sangat merusak. Bukan hanya kebebasan individu yang terenggut, tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri terkikis. Ruang kritik menyempit, suara oposisi dibungkam, dan iklim ketakutan menyelimuti masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik runtuh, menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan negara.
Fenomena ini adalah peringatan serius. Penting bagi setiap elemen masyarakat untuk menjaga independensi hukum dan menolak segala bentuk politisasi keadilan. Hukum harus tetap menjadi perisai keadilan bagi semua, bukan pedang yang diayunkan oleh kekuasaan untuk memusnahkan lawan.
